Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena itu, kualitas data yang dikumpulkan para petugas sensus harus benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Zulhidayat saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Gelombang II yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang di Nite and Day Hotel Tanjungpinang, Rabu (10/6/2026).
Menurut Zulhidayat, Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menjadi fondasi pengambilan kebijakan ke depan. Hasilnya tidak hanya digunakan oleh BPS, tetapi juga menjadi rujukan presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati hingga sekretaris daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan,” kata Zulhidayat.
Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap data ekonomi yang akurat semakin penting di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Dalam situasi keterbatasan anggaran, setiap kebijakan harus dirancang secara tepat agar mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Menurut dia, pemerintah perlu mengetahui sektor ekonomi yang berkembang, bidang usaha yang membutuhkan dukungan, serta kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Seluruh keputusan tersebut hanya dapat dilakukan apabila didukung data yang valid dan terpercaya.
“Ketika anggaran semakin terbatas, perencanaan harus semakin matang. Pemerintah perlu mengetahui sektor mana yang tumbuh, kelompok mana yang perlu dibantu, dan program apa yang harus diprioritaskan. Semua itu membutuhkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
Karena itu, Zulhidayat mengingatkan seluruh petugas sensus untuk menjaga integritas dan profesionalisme selama menjalankan tugas di lapangan. Ia menilai kualitas hasil sensus sangat bergantung pada ketelitian petugas dalam melakukan pendataan.
Informasi yang dikumpulkan harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi.
“Jaga integritas dan sajikan data yang betul-betul sesuai kondisi di lapangan. Kualitas data yang dihasilkan akan menentukan kualitas kebijakan yang diambil,” tegasnya.
Selain itu, Zulhidayat juga menyoroti perubahan besar yang terjadi dalam aktivitas ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah mengubah pola usaha masyarakat, mulai dari sistem transaksi, pemasaran, hingga pengelolaan bisnis yang kini banyak dilakukan secara daring.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas sensus karena harus mampu memahami karakteristik usaha yang terus berkembang dan tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara konvensional.
“Ekonomi sekarang sudah bergerak ke arah digital. Pembayaran dan pemasaran banyak dilakukan secara digital. Ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dipahami petugas agar tidak terkecoh dalam proses pendataan,” katanya.
Ia menambahkan, selain menguasai aspek teknis pendataan, petugas sensus juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pendekatan yang ramah dan santun dinilai sangat penting untuk membangun kepercayaan responden sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat.
“Petugas sensus membawa nama BPS dan negara. Karena itu harus ramah, santun, mampu membangun komunikasi yang baik dan membuat responden merasa nyaman saat memberikan informasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Madani, mengatakan seluruh calon petugas yang mengikuti pelatihan telah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Tahapan tersebut meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, penilaian kemampuan, hingga wawancara.
Menurut Yulia, pelatihan dirancang untuk memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, serta prosedur pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebelum turun ke lapangan.
Proses pembelajaran dilakukan melalui kombinasi metode e-learning, pelatihan klasikal, serta simulasi lapangan. Selain itu, BPS juga menghadirkan pelaku usaha sebagai narasumber guna memberikan gambaran langsung mengenai kondisi dunia usaha yang akan menjadi objek pendataan.
“Harapannya ketika turun ke lapangan, petugas sudah memahami konsep, metode, dan cara berkomunikasi dengan responden sehingga proses pendataan berjalan lancar,” kata Yulia.
Ia menjelaskan, Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Gelombang II diikuti sebanyak 91 peserta yang terdiri dari Petugas Pencacah Lapangan (PCL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), serta petugas internal BPS Kota Tanjungpinang. Jumlah peserta tersebut sama dengan pelatihan gelombang pertama yang telah dilaksanakan pada 2 hingga 4 Juni 2026.
Setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai, para petugas akan diterjunkan ke lapangan untuk melaksanakan pendataan selama sekitar dua setengah bulan. Masing-masing petugas ditargetkan mendata antara 700 hingga 900 unit usaha yang tersebar di wilayah Kota Tanjungpinang.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur dan perkembangan ekonomi daerah. Data tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
