Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan pentingnya profesionalitas dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hal tersebut disampaikan Zulhidayat saat membuka kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus di Aston Tanjungpinang Hotel, Jalan Adi Sucipto KM 11, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kemampuan petugas layanan, tenaga pendamping, serta unsur terkait dalam memberikan penanganan yang cepat, tepat, dan terpadu terhadap korban kekerasan maupun TPPO.
Dalam sambutannya, Zulhidayat mengatakan pelatihan tersebut memiliki arti penting dan strategis, terutama di tengah meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, penanganan kasus tidak cukup hanya mengandalkan rasa empati, tetapi juga membutuhkan kompetensi, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman yang komprehensif terhadap prosedur dan mekanisme penanganan yang berlaku.
“Penanganan kasus tidak hanya membutuhkan empati, tetapi juga kompetensi, koordinasi yang baik, serta pemahaman yang komprehensif terhadap prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujar Zulhidayat.
Ia berharap melalui pelatihan tersebut seluruh peserta mampu meningkatkan kapasitas dalam melakukan manajemen kasus secara profesional, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, penanganan, hingga pendampingan korban secara terpadu.
Menurut Zulhidayat, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar penanganan kasus berjalan efektif, cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh peserta aktif berdiskusi selama pelatihan dan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas dan fungsi masing-masing.
“Diharapkan peserta aktif berdiskusi dan mampu menerapkan ilmu yang didapat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya korban kekerasan,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri, mengatakan kompleksitas persoalan perlindungan perempuan dan anak memberikan dampak luas, tidak hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap tumbuh kembang anak dalam keluarga dan lingkungan sosial.
Menurut dia, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tanjungpinang terus berupaya memberikan layanan yang komprehensif, kompeten, efektif, dan efisien bagi korban maupun keluarga yang membutuhkan pendampingan.
“UPTD PPA Kota Tanjungpinang terus berupaya memberikan layanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien bagi korban maupun keluarga yang membutuhkan pendampingan,” jelas Marzul.
Ia memaparkan, berdasarkan data UPTD PPA Kota Tanjungpinang, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025.
Untuk kasus kekerasan terhadap anak, pada 2024 tercatat sebanyak 80 anak menjadi korban dan 12 anak sebagai pelaku. Jumlah tersebut meningkat pada 2025 menjadi 99 anak sebagai korban dan 18 anak sebagai pelaku.
Sementara itu, hingga April 2026 tercatat sebanyak 32 anak menjadi korban kekerasan dan 10 anak sebagai pelaku. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 17 korban.
Menurut Marzul, meningkatnya angka laporan juga menjadi indikator mulai tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor dan berbicara terkait kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.
“Kami berharap melalui pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan secara masif, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan serta kepedulian masyarakat semakin meningkat,” tuturnya.
Kegiatan tersebut terdiri dari Pelatihan Trauma Healing dan Manajemen Stres untuk petugas layanan serta Pelatihan Pendampingan Korban TPPO dengan menghadirkan narasumber dari unsur praktisi dan instansi terkait yang berkompeten di bidang penanganan kasus.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, mulai dari guru SD dan SMP, Satpol PP, Polsek di empat kecamatan, pihak kecamatan dan kelurahan, petugas UPTD PPA, perwakilan masyarakat hingga relawan SAPA.
