Jakarta, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting. Intervensi ditargetkan menjangkau hingga tingkat keluarga agar anak dan keluarga berisiko stunting mendapatkan penanganan yang tepat.
Berdasarkan data Pra-Musrenbang Tematik Stunting 2026, sebanyak 1.692 balita di Jakarta Barat tercatat mengalami stunting. Angka tersebut disebut setara dengan prevalensi sekitar 2,23 persen.
Selain itu, sekitar 72.000 keluarga masuk dalam kategori berisiko stunting sehingga masih membutuhkan perhatian dan intervensi secara berkelanjutan.
Upaya percepatan penanganan stunting tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Jakarta Barat Tahun 2026 di Ruang Pola Blok A, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (11/8/2026).
Rakor dilaksanakan secara luring dan daring dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kader Posyandu, Dasawisma, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha.
Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtadho mengatakan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalan stunting berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
“Stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menyangkut perkembangan otak, kecerdasan, kesehatan, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang,” ujar Ali.
Menurut Ali, anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi berbagai hambatan dalam perkembangannya, termasuk dalam proses belajar.
Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi berpengaruh terhadap produktivitas ketika anak memasuki usia dewasa serta meningkatkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular.
Karena itu, upaya menekan stunting tidak hanya dilihat sebagai program kesehatan jangka pendek, tetapi juga bagian dari investasi untuk mempersiapkan kualitas generasi mendatang.
Ali mengatakan, upaya tersebut menjadi penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Target DKI Jakarta 15 Persen pada 2026
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang disampaikan dalam rakor, prevalensi stunting di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 17,2 persen.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menetapkan strategi untuk menurunkan prevalensi tersebut secara bertahap.
Pada 2026, prevalensi stunting DKI Jakarta ditargetkan turun menjadi sekitar 15 persen. Angka itu selanjutnya ditargetkan kembali turun menjadi 12,8 persen pada 2029.
Target tersebut mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.
Ali mengakui bahwa mencapai target penurunan stunting membutuhkan konsistensi dan kerja bersama. Jakarta Barat, menurut dia, harus memberikan kontribusi dengan memastikan berbagai program dan intervensi berjalan hingga lapisan masyarakat paling bawah.
“Kita harus memastikan seluruh intervensi berjalan secara terintegrasi, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW hingga keluarga,” kata Ali.
Kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena penyebab dan risiko stunting berkaitan dengan berbagai aspek yang membutuhkan penanganan secara bersama.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan unsur masyarakat hingga dunia usaha agar program yang dijalankan dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
72.000 Keluarga Berisiko Stunting
Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat Dian Anggraini Susanty mengatakan, data Pra-Musrenbang Tematik Stunting 2026 mencatat 1.692 balita mengalami stunting di Jakarta Barat.
Jumlah tersebut disebut setara dengan prevalensi sekitar 2,23 persen.
Namun, perhatian pemerintah tidak hanya ditujukan kepada balita yang telah tercatat mengalami stunting.
Dian menyebut terdapat sekitar 72.000 keluarga yang masuk kategori berisiko stunting. Kelompok tersebut membutuhkan perhatian dan intervensi berkelanjutan sebagai bagian dari langkah pencegahan.
Menurut Dian, kondisi itu membuat penanganan stunting perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.
Rakor Percepatan Penurunan Stunting, kata dia, menjadi salah satu forum untuk menyatukan langkah para pemangku kepentingan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan.
Melalui forum tersebut, pemerintah juga memetakan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
Hasil pemetaan kemudian digunakan untuk menyusun langkah tindak lanjut agar intervensi dapat diberikan kepada keluarga dan anak yang membutuhkan.
“Diharapkan hasil rakor dapat ditindaklanjuti secara terpadu dan berkelanjutan guna mendukung percepatan penurunan stunting di Jakarta Barat,” ujar Dian.
Pemkot Jakarta Barat berharap penguatan koordinasi dari tingkat kota hingga keluarga dapat membuat program penanganan stunting lebih tepat sasaran.
Selain menangani balita yang telah mengalami stunting, intervensi terhadap puluhan ribu keluarga berisiko juga menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya kasus baru.
