Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Fogi Aliong, di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (7/10/2026).
Kunjungan tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam verifikasi dan validasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat menerima kunjungan itu mewakili Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah.
Zulhidayat mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana program nasional ini dapat berjalan dengan baik di daerah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, sinergi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam setiap prosesnya,” ujar Zulhidayat.
Ia menambahkan, komunikasi antardaerah menjadi sarana untuk saling belajar sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan. Pengalaman setiap daerah dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menjalankan program prioritas nasional.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas proses verifikasi dan validasi KDMP, peran perangkat daerah, serta koordinasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program.
Pertukaran informasi tersebut diharapkan menjadi referensi bagi kedua daerah agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Fogi menyampaikan terima kasih atas penerimaan Pemko Tanjungpinang. Ia mengatakan, informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD Kabupaten Kaur untuk memahami peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan KDMP.
“Banyak hal yang kami dapatkan dari pertemuan ini, terutama terkait peran pemerintah daerah dalam mendukung dan melakukan verifikasi serta validasi program prioritas nasional,” ungkap Fogi.
Pemko Tanjungpinang terus mendorong komunikasi dan kolaborasi antardaerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
