Tanjungpinang, Jurnalkota.online
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengharapkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta stakeholder terkait, dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak tahun 2024 yang semakin mendekat dengan sisa waktu sekitar 2 minggu.
Hal tersebut disampaikan Ansar Ahmad saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tema ‘Kesiapan Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2024’ yang juga merupakan Rakor Forkopimda perdana di Tahun 2024 di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Senin (29/1/2024).
Rakor tersebut dihadiri oleh Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariandi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kajati Kepri yang diwakili oleh Wakajati Rini Hartatie, Pangkoarmada I yang diwakili oleh Kapoksahli, Danlanud RHF Kolonel Pnb Andi Nur Abadi, Ketua Pengadilan Tinggi Kepri yang diwakili oleh Wakil Ketua, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri yang diwakili oleh Wakil Ketua, dan Kepala Zona Bakamla Barat yang diwakili oleh Komandan Catamaran 508.
Sebagai narasumber, hadir di Rakor tersebut Kapolda Kepri yang diwakili oleh Wakapolda Brigjen Pol Asep Safrudin, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi, dan Ketua Bawaslu Kepri yang diwakili oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Mariyamah.
Selain itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan, turut hadir secara langsung pada Rakor tersebut, sedangkan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kepri atau yang mewakili, hadir secara virtual.
Ansar Ahmad menekankan pentingnya masukan-masukan terhadap persoalan-persoalan yang kemungkinan akan dihadapi jelang Pemilu melalui Rakor ini agar dapat diantisipasi sebaik mungkin, baik yang berkaitan dengan pengiriman logistik dalam situasi cuaca ekstrem, maupun masalah-masalah lain yang perlu dibahas.
“Kita sudah punya pengalaman cukup dalam penyelenggaraan pemilu beberapa kali, ya Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan sukses. Namun yang namanya pesta besar demokrasi seperti ini tentu ada saja kerikil-kerikil yang mungkin kita temui. Akan tetapi yakinlah kalau semua kita persiapkan dengan baik ya mulai dari pendataan, tahapan penyelenggaraan, semua tertata dengan baik Insya Allah akan memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan terjadi,” jelas Ansar Ahmad.
Beberapa hal yang ditekankan kembali oleh Ansar Ahmad di antaranya berkaitan dengan daftar pemilih tambahan, urusan logistik terkait cuaca, dan sosialisasi masif mengenai upaya mereduksi kertas suara yang rusak karena cetakan.
“Kemudian untuk kerja sama KPU dan TNI AL mengenai kemungkinan pemakaian fasilitas, Saya kira itu perlu didorong ke KPU Pusat dipercepat nanti Pak Pangkogabwilhan I, kita minta juga dukungannya. Karena dengan menggunakan pola-pola pencegahan yaitu jauh lebih baik dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan melakukan monitoring di lapangan,” kata Ansar Ahmad.
Sementara itu, Ketua KPU Kepri Indrawan memaparkan rekapitulasi badan adhoc yang terdiri dari 400 PPK, 1.257 PPS, 41.398 KPPS, 11.829 Linmas, dan 1.497 Sekretariat PPK dan PPS yang akan terlibat dalam Pemilu di Kepri.
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kepri adalah sebanyak 5.914 yang tersebar di 219 pulau di 7 Kabupaten/Kota.
Indrawan juga memaparkan inovasi yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) serta penggunaan mesin pengganda di setiap TPS untuk meminimalisir waktu kerja dan kesalahan penulisan yang di tandatangani oleh seluruh KPPS.
Lalu, dari Bawaslu Mariyamah menyebutkan persiapan Bawaslu dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk dalam mengantisipasi potensi pelanggaran.
Wakajati Kepri Rini Hartatie, menambahkan masukan dan saran penting agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat dimaksimalkan dalam menghadapi Pemilu 2024.
Terakhir, Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, yang juga Kepala Dinas Kominfo Kepri melaporkan tentang titik-titik yang memiliki sinyal lemah pada 99 TPS, dan akan diantisipasi sebelum tanggal 14 Februari dengan koordinasi internal Pemprov Kepri bersama Balai Monitor dan beberapa provider internet. (Antoni)
Sumber: Diskominfo Kepri
