Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Endang Susilawati meminta masyarakat memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi keluarganya dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Endang, perubahan desil atau kelompok tingkat kesejahteraan dalam pendataan tersebut dapat memengaruhi penerimaan bantuan sosial, termasuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Warga yang menemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui layanan Cek Bansos, operator DTSEN di kelurahan, atau Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
Endang juga meminta camat dan lurah memperluas sosialisasi hingga tingkat RT dan RW agar masyarakat memahami faktor yang dapat memengaruhi perubahan desil serta langkah untuk memperbarui data.
“Kepada camat dan lurah, sampaikan ke masyarakat. Saya mohon bantuannya agar informasi ini diteruskan melalui RT dan RW, sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang bisa menyebabkan desilnya berubah,” ujar Endang, Selasa (13/10/2026).
Menurut penjelasan Endang, sejumlah informasi yang menjadi perhatian dalam pendataan sosial ekonomi meliputi kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah, emas yang digadaikan, tabungan di atas Rp5 juta, serta cicilan atau pinjaman.
Informasi lainnya mencakup daya listrik, pendapatan, pekerjaan anggota keluarga, keberadaan anggota keluarga berstatus ASN atau PNS, serta dugaan aktivitas judi online.
Ia menyampaikan, informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu, warga perlu memastikan data yang tercatat sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pemutakhiran bisa melalui kelurahan
Untuk memudahkan pelayanan, Endang mengarahkan masyarakat mendatangi operator DTSEN di kelurahan masing-masing. Dengan demikian, warga tidak harus datang bersamaan ke kantor Dinas Sosial.
Informasi mengenai prosedur pemutakhiran juga akan disampaikan melalui grup komunikasi camat dan lurah untuk diteruskan kepada masyarakat.
Endang menjelaskan, perubahan desil perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada status kepesertaan PBI JK. Program tersebut memberikan bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
Menurut dia, penonaktifan kepesertaan PBI JK dilakukan oleh Kementerian Sosial. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial membantu proses reaktivasi bagi warga yang memenuhi ketentuan.
Bagi warga tidak mampu yang membutuhkan penanganan medis segera, Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kemungkinan bantuan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Warga yang tidak mampu, berada pada desil 1, dan membutuhkan penanganan medis segera akan kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar dapat memperoleh bantuan melalui program Jamkesda sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Endang.
Sebanyak 2.721 data telah dimutakhirkan
Berdasarkan data DTSEN Kota Tanjungpinang triwulan III 2026, kelompok desil 1 mencakup 5.714 keluarga dengan 18.613 individu.
Pada desil 2, tercatat 7.585 keluarga dengan 26.936 individu. Sementara itu, desil 3 mencakup 6.271 keluarga dengan 19.646 individu.
Selanjutnya, desil 4 terdiri atas 5.800 keluarga dengan 16.541 individu, sedangkan desil 5 mencakup 9.756 keluarga dengan 30.743 individu.
Adapun kelompok desil 6 hingga 10 tercatat sebanyak 34.737 keluarga dengan total 104.010 individu.
Dalam penyesuaian data PBI JK triwulan III pada September 2026 yang dipilah berdasarkan kelurahan, sebanyak 2.721 dari 6.037 data yang menjadi perhatian telah dimutakhirkan.
Penyesuaian lanjutan, termasuk perubahan desil, dijadwalkan pada triwulan IV 2026.
Endang berharap sosialisasi dan pemutakhiran data membantu masyarakat memahami perubahan status kepesertaan bantuan. Warga juga diharapkan mengetahui tempat dan prosedur yang dapat ditempuh ketika data mereka perlu diperbaiki.
“Ini penting untuk menghindari keresahan keluarga yang memang membutuhkan bantuan. Perubahan status PBI JK dan kenaikan desil bisa berdampak besar bagi warga yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri,” tuturnya.
Selain pemutakhiran DTSEN, Endang menyampaikan bahwa program Kartu Bima Sakti telah menjangkau lebih dari 200 penerima.
Ia mengajak camat dan lurah lebih cermat dalam mendata serta mengusulkan keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan agar penyalurannya tepat sasaran.
