Kuantan Singingi, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mematangkan persiapan menghadapi Penilaian Interviu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Persiapan dilakukan menyusul undangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi kepada Tim Penilai Internal (TPI) Pemkab Kuansing untuk mengikuti wawancara evaluasi yang akan digelar secara daring melalui Zoom pada Kamis (16/7/2026).
Kepala BPS Kabupaten Kuantan Singingi, Hartono, menyampaikan bahwa pelaksanaan wawancara merupakan bagian dari tahapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 yang dilakukan terhadap instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menindaklanjuti agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kuansing, Napisman, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat tersebut, Napisman yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi, Muklisin, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Menurut dia, EPSS bukan sekadar proses evaluasi, melainkan instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola data pemerintah daerah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“EPSS merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh OPD harus bersinergi dan menyiapkan seluruh dokumen pendukung secara maksimal agar hasil yang dicapai semakin baik,” kata Napisman.
Ia menambahkan, keberhasilan dalam penilaian EPSS tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kuantan Singingi, Hendra Roza, mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan serta koordinasi lintas perangkat daerah agar seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan BPS.
Menurut Hendra, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas statistik sektoral yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah.
“Kami memastikan seluruh perangkat daerah memahami indikator penilaian EPSS. Kolaborasi antar-OPD menjadi kunci agar kualitas statistik sektoral Kuansing terus meningkat dan mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) Kuantan Singingi, Hevi H. Antoni, mengatakan Diskominfoss sebagai wali data daerah terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan statistik sektoral agar lebih terintegrasi.
Menurut dia, ketersediaan data yang akurat dan berkualitas menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.
“Statistik sektoral yang berkualitas akan menghasilkan data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah. Melalui EPSS ini, kami optimistis Kuansing mampu menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih baik, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Hevi.
Rapat persiapan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Deflides Gusni, Kepala Bappedalitbang Hendra Roza, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Ahmad Herry, Tim Pelaksana Statistik Sektoral Robby Junius, Kepala Bidang Statistik Diskominfoss Toto Pristiwandoyo, serta jajaran tim teknis lainnya.
Melalui sinergi seluruh organisasi perangkat daerah dan kesiapan menghadapi tahapan wawancara, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi optimistis mampu meraih hasil terbaik dalam Penilaian EPSS Tahun 2026.
Selain meningkatkan nilai evaluasi, upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga data yang dihasilkan semakin berkualitas, terpadu, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan daerah.
