Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal yang semakin menantang. ASN diminta tidak hanya disiplin dan berintegritas, tetapi juga lebih proaktif serta inovatif dalam mendukung pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Lis Darmansyah saat memimpin Upacara Bendera Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Jumat (17/4/2026). Upacara ini diikuti Wakil Wali Kota Raja Ariza, Sekretaris Daerah Zulhidayat, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dalam amanatnya, Lis Darmansyah menegaskan bahwa peringatan Hari Kesadaran Nasional bukan sekadar agenda seremonial rutin, melainkan momentum refleksi bagi seluruh ASN untuk memperkuat tanggung jawab sebagai pelayan publik.
“Momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi pengingat bagi kita semua akan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga persatuan, meningkatkan disiplin, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air,” ujar Lis Darmansyah.
Namun, di balik pesan tersebut, Lis Darmansyah juga menyoroti tantangan besar yang tengah dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait keterbatasan fiskal. Ia mengungkapkan, ke depan pemerintah daerah dituntut melakukan penyesuaian kebijakan, termasuk menekan belanja pegawai agar berada di kisaran 30 persen pada 2027.
Kondisi itu, menurut dia, akan berdampak pada berbagai aspek, mulai dari perencanaan program hingga kebijakan kepegawaian, termasuk skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Situasi fiskal kita tidak mudah. Ini harus kita sikapi bersama dengan kerja yang lebih efektif, efisien, dan terukur,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Lis Darmansyah mendorong seluruh ASN untuk mengambil peran aktif dalam membenahi sektor pendapatan daerah. Salah satu langkah sederhana namun berdampak adalah memastikan setiap transaksi, khususnya parkir, dilakukan secara resmi dan transparan.
Ia bahkan secara tegas mengingatkan agar ASN memberi contoh kepada masyarakat dengan tidak melakukan pembayaran parkir tanpa karcis resmi.
“Jangan bayar parkir kalau tidak ada karcis. Ini sederhana, tapi sangat penting untuk memastikan PAD kita tidak bocor,” tegasnya.
Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga tengah merancang penerapan sistem parkir berbasis elektronik, khususnya di lingkungan pegawai. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir.
Tidak hanya itu, Lis Darmansyah juga menyoroti pentingnya kesadaran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak ASN untuk membiasakan meminta bukti pembayaran dalam setiap transaksi, termasuk saat makan dan minum di rumah makan maupun restoran.
Menurut dia, pajak yang tercantum dalam struk pembayaran merupakan kewajiban yang harus disetorkan oleh pelaku usaha kepada negara, dan ASN memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan tersebut melalui perilaku konsumsi yang tertib.
“Pastikan pajak tercantum dalam bukti pembayaran. Dengan cara itu, kita sudah ikut berkontribusi kepada negara, sekaligus menjaga hak kita sebagai konsumen,” ujarnya.
Lis Darmansyah menambahkan, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh ASN dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan PAD. Selain itu, hal tersebut juga menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam membangun budaya taat pajak.
Di akhir arahannya, Lis Darmansyah berharap seluruh ASN mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah, tidak hanya melalui tugas administratif, tetapi juga lewat inisiatif dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan kerja sama dan komitmen kita semua, saya yakin Tanjungpinang bisa menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih mandiri secara fiskal,” katanya.
Upacara Hari Kesadaran Nasional tersebut berlangsung khidmat dan menjadi penegasan kembali komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
