Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5–6 persen pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Lis saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala perangkat daerah dan kepala subbagian program di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Lis menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi perdagangan, pariwisata, investasi, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, seluruh OPD memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran.
“Jangan sampai kita hanya sibuk menjalankan rutinitas. Setiap program harus jelas manfaatnya dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Lis.
Minta OPD Tingkatkan Efektivitas Program
Lis mengingatkan pentingnya keselarasan program pembangunan antarperangkat daerah agar penggunaan anggaran lebih efektif dan mampu menghasilkan manfaat yang terukur.
Ia juga menyoroti penataan organisasi pemerintahan, termasuk penggabungan sejumlah OPD, yang harus diikuti dengan peningkatan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Lis, perubahan struktur organisasi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyusun perencanaan yang lebih terarah dengan mengutamakan program produktif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain meningkatkan efisiensi belanja, Pemko Tanjungpinang juga mendorong penguatan belanja modal, penetapan indikator keberhasilan yang terukur, serta evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dari setiap kegiatan pemerintah.
Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5–6 Persen
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemko Tanjungpinang turut mengevaluasi perkembangan perekonomian daerah sekaligus membahas strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2027.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang menunjukkan peningkatan dari 2,9 persen menjadi 5,23 persen pada triwulan I dan 6,95 persen pada triwulan II.
Capaian tersebut disebut menempatkan Tanjungpinang pada posisi ketiga dalam perbandingan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan dalam rapat.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang pada 2025 tercatat sebesar 3,31 persen, menurun dibandingkan dengan 2024 yang mencapai 3,78 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemko Tanjungpinang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5–6 persen pada 2027, yang diharapkan diikuti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
Lis menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga harus tercermin dari membaiknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan nilai tambah. Kita ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui meningkatnya pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, dan berkembangnya usaha,” ujar Lis.
Enam Sektor Jadi Prioritas Pembangunan
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemko Tanjungpinang menetapkan enam sektor prioritas yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Keenam sektor tersebut meliputi perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, investasi dan industri pengolahan, infrastruktur dan konektivitas, perikanan dan ekonomi kelautan, serta UMKM dan ekonomi masyarakat.
Lis meminta seluruh OPD menyelaraskan program kerja dan pengalokasian anggaran dengan sektor-sektor prioritas tersebut.
Penguatan sektor perdagangan diarahkan pada pengembangan aktivitas usaha dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
Sementara itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif didorong melalui pengembangan destinasi wisata, penguatan kalender kegiatan pariwisata, serta peningkatan aktivitas ekonomi yang melibatkan pelaku usaha lokal.
Pada sektor UMKM, pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas.
Adapun sektor perikanan dan ekonomi kelautan diarahkan pada peningkatan produktivitas dan penguatan potensi ekonomi masyarakat pesisir.
Di bidang investasi, perangkat daerah terkait diminta memperkuat promosi dan menciptakan iklim usaha yang mendukung masuknya investasi baru.
Selain itu, pembenahan infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat fondasi perekonomian Tanjungpinang.
Tekankan Sinergi dan Evaluasi Kinerja
Lis menegaskan, keberhasilan pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
Karena itu, ia meminta setiap OPD tidak bekerja secara terpisah, melainkan memperkuat kolaborasi agar program pembangunan dapat berjalan secara terpadu.
Setiap kegiatan juga harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga pemerintah dapat mengukur sejauh mana anggaran yang digunakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Evaluasi berkala dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan sasaran pembangunan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Lis berharap, melalui perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang efisien, serta sinergi lintas perangkat daerah, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang pada 2027 dapat meningkat secara berkelanjutan.
Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target angka, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong berkembangnya sektor usaha di Kota Tanjungpinang.
