Kuantan Singingi, Jurnalkota.co.id
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi melalui audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Muklisin. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.
Audiensi berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Kuantan Singingi, Senin (13/7/2026), dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai program kerja MUI yang diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MUI Kuansing Bahtiar Saleh, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi Suhelmon, Kepala Sekretariat MUI Agusrianto, Ketua Komisi Hukum MUI Zekrillah Syaf, serta jajaran pengurus MUI lainnya.
Sementara itu, Plt Bupati Kuansing Muklisin didampingi Asisten III Sekretariat Daerah Azhar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mujelan Arwan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hevi H. Antoni, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Dalam sambutannya, Ketua MUI Kuansing Bahtiar Saleh mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara MUI dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi yang baik akan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan umat.
Ia menegaskan bahwa MUI memiliki tanggung jawab sebagai pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.
“MUI memiliki peran sebagai pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah. Kami siap memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, ekonomi umat, serta pemberdayaan sosial,” kata Bahtiar.
Menurutnya, MUI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis melalui pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan umat.
Bahtiar menjelaskan, MUI Kuantan Singingi memiliki tujuh komisi yang menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing, yakni Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat.
Keberadaan komisi-komisi tersebut, lanjutnya, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan umat sekaligus mendukung program pembangunan daerah yang selaras dengan nilai-nilai agama.
Sementara itu, Plt Bupati Kuantan Singingi Muklisin menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran pengurus MUI. Ia menilai peran ulama memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, terutama dalam memberikan masukan, nasihat, dan pertimbangan moral kepada pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan MUI Kuansing. Dukungan para ulama sangat penting bagi pemerintah agar setiap kebijakan tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama. Semoga ke depan daerah ini semakin baik, lebih terarah, dan bermarwah,” ujar Muklisin.
Dalam kesempatan itu, Muklisin juga menyampaikan kondisi keuangan daerah yang hingga kini masih menghadapi persoalan tunda bayar. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi tersebut, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh kewajiban secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dan melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efektif agar kewajiban kepada berbagai pihak dapat dipenuhi.
“Kami tetap berkomitmen memenuhi hak-hak yang belum dapat dibayarkan. Apabila kondisi anggaran memungkinkan, seluruh kewajiban tersebut akan diselesaikan secara bertahap,” katanya.
Selain membahas persoalan pembangunan dan kondisi fiskal daerah, Muklisin juga meminta MUI agar terus mengambil peran aktif dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren.
Menurutnya, penguatan pembinaan dan pengawasan sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan keagamaan sekaligus mengantisipasi munculnya berbagai persoalan yang dapat merugikan masyarakat.
Muklisin juga mengajak para ulama dan seluruh pengurus MUI menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kepedulian sosial. Ia meminta agar MUI segera menyampaikan informasi kepada pemerintah apabila menemukan masyarakat yang layak menerima bantuan pendidikan, bantuan rumah layak huni, maupun program sosial lainnya.
Dengan keterlibatan para ulama yang dekat dengan masyarakat, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan MUI Kuansing. Kedua pihak sepakat membangun kolaborasi yang lebih erat dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kehidupan keagamaan, pembinaan umat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berharap peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah dapat semakin optimal dalam mewujudkan pembangunan daerah yang religius, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
