Jakarta, Jurnalkota.co.id
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Muhammad Yusuf Ateh di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kerja sama tersebut berfokus pada penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Pramono menyampaikan apresiasi atas komitmen BPKP dalam mendukung pengawasan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang terukur dan objektif guna mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
“Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kesepakatan ini, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif,” ujar Pramono.
Persilakan Audit Tanpa Batas
Pramono menegaskan, Pemprov DKI membuka ruang seluas-luasnya bagi BPKP untuk melakukan audit tanpa hambatan.
“Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Selama yang ingin diaudit dilakukan audit, didalami, dan ditelaah, sepenuhnya kami persilakan. Karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, transparan, terbuka, dan kredibel,” kata dia.
Menurut Pramono, kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ia berharap kerja sama tersebut mampu memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kredibilitas Pemprov DKI.
Perkuat SPIP dan Manajemen Risiko
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar terintegrasi dalam setiap kebijakan.
Selain itu, BPKP juga akan mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko sebagai early warning system serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan agar setiap anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Melalui kesepakatan ini, kami bersyukur Gubernur Pramono mengizinkan kami untuk masuk tanpa halangan dan tanpa batasan. Semuanya nanti akan menjadi bagian dari perbaikan,” ujar Ateh.
Ia menambahkan, apabila dalam proses pengawasan ditemukan kekurangan, hal itu semata-mata bertujuan memastikan jalannya pemerintahan tetap bersih dan bebas dari penyimpangan.
“Kami diberi kesempatan untuk masuk ke mana saja dan melihat titik-titik yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan berbudaya mudah-mudahan dapat terwujud dengan lancar,” pungkasnya.
Penulis: Awal
Editor: Antoni
