www.jurnalkota.co.id
Oleh: Puput Ariantika, S.T.
Guru Kimia – Medan
Subsidi LPG tiga kilo akan diganti menjadi bantuan langsung tunai sebesar Rp. 100.000 per bulan. Wacana ini telah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Edi Suparno bahwa pihaknya telah mengusulkan untuk mengganti subsidi gas menjadi BLT kepada warga yang berhak. Alasan pemberian BLT Rp100.000 ini diasumsikan bahwa setiap keluarga menggunakan gas LPG 3 kg sebanyak 3 sampai 4 tabung per bulan. BLT yang diberikan sesuai dengan berasan subsidi yang diberikan pemerintah terhadap gas LPG. (CNBC Indonesia, 19 Juli 2024)
Kebijakan perubahan subsidi gas ini telah dibahas DPR-RI bersama kementerian ESDM. Mereka mengeluh bahwa subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran, karena masyarakat penggunanya 80% adalah masyarakat yang mampu. Ditambah lagi dengan pergantian subsidi ini akan mengurangi beban negara. Jika dihitung negara mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk kepentingan subsidi LPG. Pemerintah mensubsidi sebesar Rp33 ribu pertabung. Jika harga di pasaran Rp20 ribu maka harga sebenarnya mencapai Rp53 ribu per tabungnya. (detikFinance, 16 Juli 2024)
Kebijakan pemerintah tentang pengalihan subsidi LPG ke BLT dinilai mengada-ada dan mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Pemerintah melalui kebijakan itu akan membuat rakyat semakin menderita dan juga menambah buruk ekonomi Indonesia. Pemerintah tidak pernah belajar bahwa pemberian BLT-BLT sebelum menuai permasalahan. Pejabat yang mengelola BLT yang tidak amanah mulai dari BLT yang dikorupsi sampai BLT yang tidak tepat sasaran. Terkadang didapat fakta bahwa penerima BLT adalah karib keluarga pejabat yang tidak tergolong dalam masyarakat yang berhak menerima. İni adalah rahasia umum, mata menjadi gelap ketika melihat uang.
Selain menambah penderitaan rakyat ekonomi Indonesia juga akan porak-poranda. Kenapa? Harga gas LPG naik akan diikuti kenaikan harga lainnya. Misalnya pada pedagang gorengan yang memproduksi gorengannya menggunakan gas LPG. Semula harga gorengan Rp. 1000 per buah karena harga LPG naik maka harga pisang goreng bisa mencapai 2 atau e kali lipat sebesar Rp. 2000 per buah. Mungkin bagi masyarakat lain tidak masalah tidak makan gorengan, tetapi bagaimana dengan nasib pedagang gorengan. Ada berapa banyak usaha masyarakat yang menggunakan LPG. Jika harga-harga terus naik bukankah lambat-laun akan menyebabkan inflasi bagi negara. İnflasi terjadi akan berefek pada kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi akan menyebabkan tingkat kriminalitas semakin tinggi. Bukankah ini akan menjadi masalah baru.
Akar masalah
“Takut hantu, terpeluk bangkai (mayat)” ini peribahasa yang menggambarkan solusi dari pemerintah untuk masalah APBN. Takut beban APBN meningkat tetapi malah terjun kedalam lubang besar yang penuh dengan masalah. Namun, perlu diketahui sekalipun subsidi telah dicabut APBN negara juga tidak terselamatkan. Karena sumber pemasukan APBN adalah pajak dan hutang. Walaupun kekayaan alam negeri ini berlimpah, negara tetap tidak akan mampu membangun kilang untuk mengolah sumber daya alam baik gas, minyak bumi atau hasil tambang lainnya. Pemerintah hanya berfokus pada pemasukan negara dari pajak.
Pemerintah sulit mengelola sumber daya alam sendiri karenakan penerapan kapitalisme di negeri ini. Negara yang hanya berfungsi sebagai regulator membuat para pemilik modal berkuasa dalam mengelola sumber daya alam Indonesia dengan mudah. Landasan kapitalisme inilah yang membuat rakyat semakin menderita. BLT hanyalah bentuk cuci tangan pemerintah terhadap rakyat agar tidak terkesan zholim. BLT yang diberikan bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi lebih memikirkan tentang beban APBN negara. Jelaslah dalam kapitalisme rakyat bukanlah prioritas utama untuk diselamatkan.
Solusi Islam
Islam adalah agama sekaligus ideologi. Jika Islam diterapkan dalam sebuah negara maka kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan dirasakan tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Islam mempunyai mekanisme dalam mensejahterakan rakyat, karena negara berfungsi sebagai ra’in yaitu pengurus rakyat. Negara Islam menyadari bahwa kebutuhan pokok masyarakat adalah tanggung jawab negara, sehingga negara akan mengupayakan yang terbaik demi kemaslahatan rakyat.
Berbicara tentang gas LPG, ini termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Negara akan memberikan harga yang terjangkau, bahkan bisa gratis. Karena dalam Islam sumber daya alam dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dll. Negara mengharamkan privatisasi sumber daya alam oleh swasta, karena bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana hadits Rasulullah saw.,
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Daud dan Ahmad).
Patut kita sadari bahwa hidup dalam sistem kapitalisme adalah hidupku penuh kezholiman. Saatnya bagi kita untuk kembali kepada sistem Islam yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Wallahu’alam.***
