Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus memperkuat berbagai strategi dalam menekan angka kemiskinan dan stunting sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut dipaparkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, dalam penilaian kinerja pemerintah daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah secara daring, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung dari ruang rapat Raja Haji Fisabilillah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang itu menjadi bagian penting dalam proses evaluasi nasional terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam dua sektor strategis, yakni pengentasan kemiskinan serta pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Dalam paparannya, Zulhidayat menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menjalankan berbagai program terintegrasi yang melibatkan lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan stunting tidak hanya bersifat parsial, melainkan menyentuh seluruh aspek yang menjadi penyebabnya.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Zulhidayat.
Ia menjelaskan, implementasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menjadi salah satu instrumen utama dalam mengakselerasi penanganan stunting di daerah. Melalui tim tersebut, berbagai program intervensi, baik spesifik maupun sensitif, dapat dijalankan secara lebih terarah dan terukur.
Menurut Zulhidayat, keberhasilan menekan angka stunting tidak dapat dilepaskan dari komitmen bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga, khususnya terkait pemenuhan gizi anak dan pola asuh yang tepat, juga terus digencarkan.
Selain fokus pada penanganan stunting, Pemkot Tanjungpinang juga menaruh perhatian besar pada pengentasan kemiskinan. Zulhidayat menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
“SDM menjadi modal roda penggerak peningkatan ekonomi di Tanjungpinang. Oleh karena itu, investasi pada kualitas manusia harus terus ditingkatkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi konkret dalam menekan angka kemiskinan. Pemerintah Kota Tanjungpinang bahkan telah menerapkan kebijakan pembiayaan dengan bunga nol persen bagi pelaku UMKM.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha kecil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.
“Kami mendukung penuh UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah, salah satunya melalui kebijakan pembiayaan dengan bunga 0 persen,” ujar Zulhidayat.
Penilaian kinerja pemerintah daerah ini dilakukan melalui tahapan verifikasi, validasi, dan konfirmasi terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan. Hasil dari penilaian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian penghargaan kepada daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik.
Rencananya, penghargaan tersebut akan diserahkan pada 22 April 2026 di Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Tanjungpinang pun optimistis berbagai upaya yang telah dilakukan mampu memberikan hasil maksimal.
Melalui penilaian ini, Pemko Tanjungpinang berharap tidak hanya meraih apresiasi, tetapi juga menjadikannya sebagai momentum evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
