Jakarta, Jurnalkota.co.id
Sistem Informasi Rumah dan Permukiman (SIRUKIM) milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi sistem pendaftaran yang dinilai tidak memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat umum.
Keluhan muncul setelah warga mengaku kesulitan mengakses sistem setiap kali pendaftaran dibuka. Mereka menyebut kuota penerima kerap dinyatakan penuh dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan di tengah masyarakat bahwa proses pendaftaran telah “dikondisikan” sebelum dibuka secara resmi.
“Baru dibuka sebentar kuotanya sudah penuh. Warga biasa seperti hanya dijadikan pelengkap saja. Jangan-jangan yang masuk memang sudah diatur dari awal,” ujar salah seorang warga, Deden Hamdani, Senin (11/5/2026).
Masyarakat menilai sistem SIRUKIM yang selama ini diklaim sebagai bentuk pelayanan digital dan terbuka justru menimbulkan banyak pertanyaan. Warga meminta DPRKP memberikan penjelasan terkait mekanisme penerimaan dan penentuan kuota peserta.
Warga lainnya, Guntur, menduga ada ketidakwajaran dalam proses pendaftaran karena masyarakat sering mengalami kendala saat mengakses sistem, sementara kuota disebut langsung habis dalam waktu cepat.
“Kalau memang transparan, DPRKP harus berani membuka data dan mekanisme penerimaannya. Jangan sampai masyarakat menduga ada orang titipan atau jalur khusus,” kata Guntur.
Menurut warga, kondisi tersebut dapat memperburuk citra pelayanan publik di sektor perumahan. Program yang seharusnya membantu masyarakat dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan dan keterbukaan.
Karena itu, masyarakat mendesak adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SIRUKIM, termasuk proses penentuan kuota serta mekanisme seleksi penerima program.
Warga berharap pemerintah dapat memastikan seluruh proses berjalan transparan agar tidak menimbulkan dugaan praktik yang merugikan masyarakat kecil.
“Rakyat hanya ingin kesempatan yang sama. Jangan sampai program untuk masyarakat malah terkesan hanya dinikmati kelompok tertentu,” ujar Guntur.
Penulis: F. Nasution
Editor: Antoni
