Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mendukung rencana pelaksanaan Diskusi Akbar bertema “Kekuatan Fiskal Daerah” yang dijadwalkan berlangsung di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dompak, pada 19 Oktober 2026.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan untuk membahas kemampuan keuangan daerah, berbagai persoalan pembangunan, serta upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan pemerintah.
Dukungan itu disampaikan Raja Ariza saat menerima audiensi ketua pelaksana kegiatan, Muhammad Aidil Zulfa, bersama tim di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (8/10/2026). Aidil merupakan demisioner Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) UMRAH.
Pertemuan tersebut membahas persiapan kegiatan yang direncanakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat Provinsi Kepulauan Riau serta tujuh kabupaten dan kota.
Selain menjadi kesempatan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan, audiensi itu juga membahas sejumlah persoalan yang dapat menjadi bahan diskusi, mulai dari keterbatasan fiskal hingga kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Aidil menjelaskan, Diskusi Akbar dirancang sebagai ruang untuk membangun harmonisasi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Melalui pertemuan tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat membahas persoalan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Rencana pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Kepri menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog. Persoalan yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan Tanjungpinang, tetapi juga menyangkut arah pembangunan dan keberlanjutan fiskal daerah.
Bagi penyelenggara, pertemuan mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan lembaga legislatif diharapkan dapat membuka pertukaran pandangan mengenai persoalan yang dihadapi daerah. Forum itu sekaligus menjadi kesempatan untuk mempertemukan gagasan akademis dengan kebutuhan pembangunan.
Raja Ariza menyampaikan dukungan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap rencana tersebut. Menurut dia, keterlibatan mahasiswa dan kalangan akademisi dapat memperkaya pembahasan dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
Ia menilai, pemerintah memiliki keterbatasan yang perlu dipahami bersama. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran, gagasan, serta inovasi agar persoalan yang dihadapi dapat ditangani melalui pemikiran dan upaya bersama.
“Perbanyak sabar dan cari inovasi yang dapat mengatasi persoalan. Pemerintah tentu memiliki berbagai keterbatasan, sehingga diperlukan gagasan dan inovasi bersama,” ujar Raja Ariza.
Pesan tersebut menempatkan forum diskusi sebagai ruang untuk membicarakan persoalan sekaligus mencari kemungkinan penyelesaiannya. Pembahasan diharapkan dapat memberi masukan yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Raja Ariza juga menyoroti hubungan antara pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tidak terlepas dari peran masyarakat yang mandiri dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.
Di sisi lain, pengembangan pembangunan di berbagai sektor perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Keduanya menjadi bagian yang saling berkaitan dalam pembahasan mengenai perkembangan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang berjalan karena masyarakat yang mandiri. Sektor pengembangan pembangunan di berbagai bidang juga akan memengaruhi kenaikan ekonomi,” jelasnya.
Pandangan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi. Tema kekuatan fiskal daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjalankan pembangunan, sementara kegiatan ekonomi masyarakat turut berperan dalam pertumbuhan daerah.
Namun, Raja Ariza mengakui bahwa kondisi keuangan menjadi salah satu kendala utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Karena itu, keberlanjutan pembangunan perlu mendapat perhatian dalam pembahasan mengenai kemampuan fiskal.
“Kendala utama pemerintah adalah kondisi keuangan fiskal. Kita berharap pemerintah dapat memikirkan keberlanjutan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Melalui rencana diskusi tersebut, persoalan keterbatasan keuangan diharapkan dapat dibahas bersama oleh pihak-pihak yang memiliki sudut pandang berbeda. Pemerintah dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi, sementara mahasiswa dan akademisi turut memberikan gagasan melalui forum dialog.
Selain persoalan fiskal, Raja Ariza menyarankan agar penyelenggara memasukkan pembahasan tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Ia menilai, topik tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Tanjungpinang.
Pembahasan yang disarankan mencakup sejauh mana kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam mengelola wilayah tersebut. Dengan demikian, diskusi dapat turut mengulas hubungan antara kewenangan pemerintahan dan persoalan yang muncul di daerah.
Bagi Tanjungpinang, wilayah pesisir dan laut berkaitan dengan kehidupan serta aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, Raja Ariza memandang persoalan tersebut relevan untuk dibicarakan dalam forum yang mengangkat pembangunan dan kekuatan fiskal daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai kajian yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat menjadi bahan diskusi. Kajian tersebut kemudian dapat dipaparkan oleh kalangan akademisi untuk memperkaya pembahasan.
Pemanfaatan kajian pemerintah daerah diharapkan membantu menghubungkan pembahasan akademis dengan persoalan di lapangan. Raja Ariza menginginkan diskusi tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga menyentuh hal-hal yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dengan rencana menghadirkan mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya, Diskusi Akbar di Kampus UMRAH Dompak diharapkan membuka dialog yang konstruktif.
Forum yang dijadwalkan pada 19 Oktober 2026 itu diharapkan menjadi kesempatan untuk membicarakan arah pembangunan, keterbatasan keuangan, serta gagasan yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
