Kuantan Singing, Jurnalkota.co.id
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menjadi momentum penting bagi buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka, khususnya terkait perlindungan sosial dan penguatan hubungan industrial.
Wakil Bupati Kuansing, H. Mulkisin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dua tuntutan utama yang disampaikan Federasi Buruh Kuansing dalam peringatan yang berlangsung di Lapangan Limuno, Teluk Kuantan, Minggu (3/5/2026).
Di hadapan ratusan buruh dari berbagai sektor, Mulkisin menyampaikan apresiasi atas kontribusi pekerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan, buruh merupakan elemen penting dalam roda pembangunan, sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten Kuansing sangat mengapresiasi peran dan kontribusi para buruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Buruh adalah bagian penting dalam roda pembangunan, dan kesejahteraan mereka menjadi perhatian kita bersama,” ujar Mulkisin.
Ia menambahkan, momentum May Day bukan hanya perayaan seremonial, melainkan ruang dialog antara pekerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.
Mulkisin juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk merespons aspirasi buruh secara konkret. Ia secara khusus meminta Dinas Tenaga Kerja agar lebih proaktif dalam menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
“Saya minta Dinas Tenaga Kerja untuk lebih proaktif memenuhi permintaan Federasi Buruh Kuansing. Aspirasi buruh harus kita dengar dan kita tindak lanjuti secara serius,” tegasnya.
Selain itu, ia mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, situasi yang kondusif menjadi faktor penting agar penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib dan bermartabat.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Kuansing dan jajaran yang telah memastikan kegiatan ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Kuansing, Jon Hendri, dalam orasinya menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Pertama, terkait perlindungan sosial bagi buruh melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Menurut Jon Hendri, jaminan perlindungan kerja dan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, terutama bagi pekerja yang berada di sektor informal maupun berisiko tinggi.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan nasib buruh, khususnya terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ini adalah hak dasar yang harus dipenuhi agar buruh mendapatkan jaminan perlindungan kerja dan kesehatan,” ujarnya.
Ia menilai masih banyak pekerja di daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial, sehingga rentan terhadap risiko kerja maupun beban biaya kesehatan.
Tuntutan kedua, lanjut Jon Hendri, adalah pembentukan lembaga tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh. Menurutnya, forum tersebut penting sebagai ruang dialog resmi untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara berimbang.
“Dengan adanya lembaga tripartit, diharapkan ada komunikasi yang lebih terbuka dan solusi yang lebih adil dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kuansing, H. Juprizal, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi buruh agar dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.
“Kami di DPRD siap menjadi jembatan antara buruh dan pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat pekerja dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh.
Peringatan May Day 2026 di Kuantan Singingi berlangsung dalam suasana damai, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, kegiatan ini juga mencerminkan terbangunnya komunikasi yang konstruktif antara buruh, pemerintah, DPRD, dan aparat keamanan.
Momentum tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan komitmen bersama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan buruh sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
