Batam, Jurnalkota.co.id
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kepri harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan, namun tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Kita berada pada posisi wilayah kepulauan yang memiliki keunikan geografis, dinamika ekonomi tinggi, serta tantangan pembangunan yang spesifik. Karena itu, implementasi Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 harus selaras dengan karakteristik daerah, sekaligus mengikuti arah pembangunan nasional,” ujar Ansar Ahmad saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) APIP yang digelar Inspektorat Daerah Provinsi Kepri di Hotel Aston Residence, Pelita, Batam, Kamis (20/11/2025).
Ansar Ahmad menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 mengatur pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan PSN. Regulasi ini, kata dia, bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menekankan beberapa aspek penting, mulai dari penguatan sinergi pusat–daerah, peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, hingga penyesuaian kebijakan sesuai kondisi wilayah. Implementasi serta monitoring yang konsisten, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan.
“Kita tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi harus segera mengaktualisasikan ketentuan peraturan,” tegas Ansar Ahmad.
Ia menambahkan, sistem pengukuran kinerja, pelaporan rutin, dan evaluasi berkala harus dijalankan dengan disiplin.
Jika terdapat hambatan di lapangan, baik terkait SDM, infrastruktur, maupun regulasi, Ansar Ahmad meminta agar segera diidentifikasi dan dicari solusinya secara bersama-sama.
Ansar Ahmad meyakini, mekanisme pembinaan dan pengawasan yang lebih terstruktur sebagaimana diatur dalam Permendagri 5/2025 dapat memastikan prioritas pembangunan nasional maupun daerah terlaksana optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di akhir sambutannya, Ansar Ahmad mengajak seluruh elemen pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk mendukung penuh implementasi regulasi tersebut.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Kepulauan Riau sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan bermartabat,” ujar Ansar Ahmad.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Wakajati Kepri Irene Putrie, Kepala BPK Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini, Dirkrimsus Polda Kepri AKBP Silverster Mangombo Marusaha Simamora, dan Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mudzakir.
