www.jurnalkota.co.id
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
BPS (Badan Pusat Statistik) pada Juli 2024 mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
Plt. Sekretaris Utama BPS, Imam Machdi, mengatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau lebih rendah 0,68 juta dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang. Makna lainnya adalah penurunan 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 (republika.co.id, 17/7/2024).
Pangan menurut Arief menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya sehingga efektif menjadi bantalan ekonomi masyarakat. Inilah salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.
Untuk itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran banpang (Bahan Pangan) beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN.
Senada dengan pernyataan Arief, Abraham Wirotomo, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo bahwa turunnya angka kemiskinan di Indonesia berkat kebijakan yang di keluarkan Presiden Jokowi. Selain kebijakan berupa bantuan sosial juga pemberdayaan ekonomi dengan pemberian bantuan kredit dan pelatihan usaha. Kemudian kebijakan membangun sanitasi dan rusun (rumah susun) di berbagai daerah (rri.co.id, 4/7/2024).
Jika keadaan terus demikian, yaitu situasi makro ekonomi dan politik yang semakin baik, aman, dan stabil tentu akan meningkatkan kepercayaan investor (Investor confidence) yang yang menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya , pertumbuhan ekonomi masuk dan lapangan kerja terbuka.
Capaian positif ini telah mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia, ADB dan lainnya di tengah situasi global yang tidak menentu, termasuk situasi perang Ukraina dan Timur Tengah Indonesia berhasil tetap stabil dan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan Menurun, Hoax Atau Fakta?
Pejabat mengeklaim kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia menurun. Bantalan ekonomi berupa beraneka subsidi dianggap sebagai bentuk kehadiran pemerintah. Faktanya memang cukup hanya sampai di situ, solusi menggantung dan ala kadarnya. Jika benar angka kemiskinan itu turun, mengapa banyak industri yang gulung tikar sehingga marak PHK di mana-mana? Mengapa harga barang kebutuhan pokok mahal, mengapa daya beli menurun? Pengangguran kian banyak,kriminal kian merajalela pun orang depresi kian bertambah.
Bukankah fakta tersebut menunjukkan bahwa sejatinya negara tidak sungguh-sungguh mengeliminasi kemiskinan dengan kebijakan nyata, tapi hanya sekedar bermain angka-angka. Sudah bukan rahasia lagi jika standar miskin di dunia ini tidak realistis, semua mengikut pada apa yang menjadi standar bank dunia, begitupun Indonesia. Maka sebenarnya, jika menginginkan data kemisikinan tidak akan akurat sebab tergantung siapa yang menetapkan standar.
Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan standar lama paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yakni $1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari. PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.
Bank Dunia mendorong Indonesia untuk meningkatkan standar kemiskinan ini menjadi $3,2 PPP ($3,65 dengan PPP yang baru atau setara Rp20.220 per kapita per hari) untuk ukuran negara berpendapatan menengah bawah, atau menjadi $5,5 PPP ($6,85 dengan PPP yang baru atau setara Rp38.000 per kapita per hari) untuk ukuran negara berpendapatan menengah atas. Akibatnya Indonesia mendapatkan tambahan data 13 juta rakyat miskin.
Penggunaan standar kemiskinan ini akhirnya membuat posisi Indonesia, ambigu, menjadi negara menengah ke atas dengan perhitungan seseorang dianggap miskin jika penghasilan atau pengeluarannya kurang dari $6,85 PPP per hari, atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan (berdasarkan nilai tukar per $PPP 2017 Rp 5.089 dengan inflasi 13% sejak 2017) ternyata justru yang banyak angka di bawahnya.
Standar kemiskinan di Indonesia justru lebih dekat dengan rata-rata negara berpendapatan rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan, seseorang tergolong miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp. 535.547 per bulan atau setara dengan $ 3,16 PPP per hari. Sementara, batas kemiskinan negara berpendapatan rendah terbaru adalah $ 2,15 PPP per hari. Standar ini pun sejatinya tak sesuai fakta di lapangan. Artinya, menurunnya angka kemiskinan di Indonesia ini masih hoax, sebab itu bergantung standar bank dunia, sementara Indonesia benar-benar rakyatnya yang miskin banyak hingga tak masuk dalam standar apapun.
Kapitalisme Berbalut Demokrasi Penyebabnya
Sistem Kapitalisme meniscayakan adanya kemiskinan bahkan ekstrem. Sebab, akses masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup, baik dari sisi pekerjaan, kesempatan bekerja, pendidikan dan lainnya terlampau sulit. Apalagi peran negara hanya sebagai regulator, menjadikan rakyat diabaikan sementara pengusaha dianak emaskan. Ciri pemimpin yang demikian terus dilahirkan dari rahim demokrasi, sistem politik yang terus dipilih rakyat dalam menentukan masa depannya.
Jelas-jelas, demokrasi asasnya sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan tak akan menempatkan agama sebagai pedoman atau aturan yang utama, melainkan keputusan manusia yang berbalut berbagai kepentingan, terutama siapa yang berani bayar besar. Pemimpin dalam sistem demokrasi tak segan menjadikan rakyatnya sendiri tumbal. Kekayaan alam yang melimpah diobral kepada investor asing dan rakyatnya dipalak pajak.
Inilah alasan mengapa Indonesia yang kaya raya, namun rakyatnya miskin. Pemerintahnya hanya suka berbagi bansos. Padahal muslim, dan Rasul bersabda, ”Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya dan kemiskinannya.” (HR.Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam).
Negara Dalam Islam Adalah Raain (pengurus) Umat
Sungguh aneh jika mengaku muslim namun syariat Islam justru dicampakkan. Islam menetapkan negara sebagai raa’in sebagaimana sabda Rasulullah yang lain, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. ”(Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Artinya, yang wajib menjamin terwujudnya kesejahteraan individu per individu melalui berbagai kebijakaannya adalah Khalifah.
Sistem politik dan ekonomi Islam mampu mewujudkan kesejahteraan secara nyata. Semua bersumber dari syariat Allah. Tak ada kemiskinan ekstrem sebab kekayaan alam dikelola sepenuhnya oleh negara dan bukan membuka tender. Dibutuhkan banyak ahli dan tenaga kerja terampil yang akan dipenuhi oleh rakyat sendiri sebagai output pendidikan yang juga diselenggarakan negara.
Kesehatan bisa diakses dengan mudah dan harga terjangkau bahkan bisa gratis. Keamanan pun demikian, secara mandiri dan berdaulat negara menjaga, prinsip politik luar negerinya adalah dakwah dan jihad, bukan eksploitasi negara lain. Belum ada cerita dimana Islam berkuasa di dalamnya terdapat kezaliman meskipun Islam menjadi agama minoritas di dalamnya.
Prinsip politik luar negerinya ini juga menjadikan negara lain sebagai tetangga yang berhubungan baik, bukan malah tunduk patuh kepada aturan yang menjadi kesepakatan bersama, apalagi kepada negara kafir harbi Filan (yang secara nyata memerangi Islam dan kaum muslim) maka sama sekali tidak boleh ada hubungan kecuali perang. Maka, apalagi yang kita tunggu, jika memang ingin ada perubahan yang revolusioner? Terapkan Islam dan cabut demokrasi. Wallahualam bissawab. ***
