Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penegasan itu disampaikan Lis Darmansyah saat menghadiri Exit Meeting Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (11/5/2026).
Dalam arahannya, Lis Darmansyah menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut atas sejumlah catatan dan koreksi yang telah disampaikan tim pemeriksa BPK selama proses audit berlangsung. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki administrasi dan tata kelola keuangan daerah agar berjalan lebih baik dan sesuai ketentuan.
“Segera tindaklanjuti hasil catatan yang sudah dikoreksi. Saya minta maksimal tanggal 19 Mei seluruh tindak lanjut sudah selesai,” kata Lis Darmansyah.
Ia menegaskan, hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan bahan evaluasi bersama untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh OPD diminta tidak menganggap catatan pemeriksaan sebagai beban, melainkan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Menurut Lis Darmansyah, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan pemerintahan yang profesional dan dipercaya masyarakat. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan disiplin administrasi serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penyusunan laporan keuangan.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar tata kelola pemerintahan semakin baik. Semua perangkat daerah harus serius memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Lis Darmansyah juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Kepulauan Riau atas pendampingan dan masukan yang diberikan selama proses pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Ia menilai, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai aturan serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.
“Terima kasih atas pendampingan dalam laporan keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Lis Darmansyah.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Toni Wahyu Wicaksono, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurut Toni, sinergi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan proses audit berjalan lancar serta menghasilkan laporan yang objektif dan berkualitas.
Ia berharap hubungan baik antara BPK dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat terus terjalin, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penerapan kode etik pemeriksaan.
“Kami memohon dukungan kepada Pemko Tanjungpinang untuk bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi masing-masing termasuk dalam proses pelaporan keuangan,” ujar Toni.
Exit meeting tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan BPK dalam beberapa waktu terakhir.
Melalui hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan penggunaan keuangan daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk memperkuat sistem administrasi keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance.
