www.jurnalkota.co.id
Oleh: Muzaidah
Aktivis Dakwah Muslimah
Di tengah gegap gempita pembangunan Kota Medan dan slogan “kota ramah masyarakat”, satu nyawa melayang sia-sia. Jalan rusak dan sempit dibiarkan jadi jalur kendaraan berat, meski padat aktivitas warga, termasuk anak-anak. Kecelakaan pun seperti bom waktu yang hanya menunggu meledak. Dan ledakan itu kembali terjadi.
Masyarakat Medan-Marelan dikejutkan oleh kabar tewasnya EO, pelajar 7 tahun, yang terlindas truk di Jalan M. Basir. Menurut saksi, motor yang ditumpangi EO bersenggolan dengan truk dari arah berlawanan. Bocah itu jatuh, dan kepalanya terlindas ban belakang. Ia meninggal di tempat, Rabu (16/7/2025), (Kompas.com, 17/07/2025).
Ini bukan kecelakaan pertama, dan statistik pun menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Angka kecelakaan di Medan naik 18 persen dibanding tahun lalu. Banyak di antaranya melibatkan truk-truk besar yang melintas di wilayah padat penduduk (medan.tribunnews.com, 14/05/2025).
Dinas Perhubungan mengaku kewalahan dalam pengawasan karena keterbatasan personel dan anggaran (detiksumut.com, 21/06/2025).
Namun tragedi EO tak bisa dilihat sekadar sebagai kesalahan sopir atau korban. Ini cerminan dari buruknya kebijakan tata kota yang tak berpihak pada keselamatan warganya. Pemerintah semestinya menyediakan jalur khusus—seperti tol gratis—bagi kendaraan besar. Faktanya, mahalnya tarif tol membuat sopir memilih jalur padat seperti Jalan M. Basir. Celakanya, tak ada pengawasan ketat untuk mencegah hal itu.
Di balik semua ini, terlihat jelas bagaimana logika anggaran dan efisiensi pembangunan kerap menyingkirkan aspek keselamatan. Negara dalam sistem kapitalistik lebih fokus pada kalkulasi untung-rugi ketimbang perlindungan warga. Selama logika ini yang dijalankan, tragedi demi tragedi akan terus terulang.
Lebih jauh, sistem kapitalisme menempatkan rakyat sekadar sebagai konsumen yang dibiarkan bertahan hidup di tengah tekanan biaya hidup yang makin tinggi. Orang tua sibuk mencari nafkah, sementara anak-anak dibiarkan tanpa pengawasan. Negara pun absen dari fungsi pengawasan, bahkan di titik-titik rawan seperti jalan raya.
Solusi pemerintah pun kerap normatif: imbauan sesaat, razia sementara, atau janji penataan ulang yang tak pernah benar-benar dilakukan. Nyawa rakyat kehilangan makna dalam sistem yang hanya mengutamakan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Berbeda halnya dengan pendekatan sistem Islam, yang meletakkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama. Rasulullah SAW bersabda, “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya satu jiwa Muslim tanpa hak.” (HR Nasai). Prinsip ini menjadi landasan negara dalam sistem Islam mengatur ruang publik, termasuk lalu lintas dan tata kota.
Di masa Kekhilafahan Utsmaniyah, Khalifah Abdul Hamid II mencontohkan bagaimana keselamatan rakyat jadi prioritas. Jalur kereta dan kendaraan besar tidak melintasi permukiman padat. Pengawasan dilakukan ketat, termasuk oleh aparat di tingkat kecamatan.
Dalam sistem Islam, negara berkewajiban menyediakan infrastruktur yang aman dan terpisah antara kendaraan berat, pejalan kaki, dan transportasi publik. Semua fasilitas disiapkan agar terjangkau dan nyaman bagi seluruh kalangan. Ini bukan sekadar janji, tapi sistem yang mengikat pemimpin untuk bertanggung jawab penuh pada rakyat.
EO bukan korban pertama, dan bisa jadi bukan yang terakhir. Kita tidak bisa terus menyalahkan individu. Perlu ada perubahan sistemik. Hanya dengan sistem yang menjadikan nyawa manusia sebagai prioritas—bukan angka dalam laporan ekonomi—tragedi seperti ini bisa dicegah.
Wallahu’alam bissawab.
