Kuantan Singingi, Jurnalkota.co.id
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfoss) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Hevi H. Antoni, menerapkan pola kerja baru dengan berkantor secara bergiliran di setiap bidang internal dinas.
Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Jumat (22/5/2026) sebagai upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus memahami langsung dinamika kerja di masing-masing bidang.
Hevi mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar dirinya dapat mengetahui secara langsung kondisi riil pelaksanaan tugas di lingkungan Diskominfoss Kuansing.
“Mulai hari ini saya akan berkantor atau mangkal di tiap bidang secara bergantian. Tujuannya agar saya bisa memahami langsung dinamika tupoksi, kendala riil di lapangan, serta beban kerja di masing-masing bidang,” ujar Hevi usai mengikuti rapat koordinasi “Kuansing Satu Data” bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Kuansing.
Dalam kegiatan itu, Hevi turut didampingi Kepala Bidang Statistik Toto Priswandoyo dan Sekretaris Bappeda Kuansing Sujarwadi.
Menurut Hevi, pola kerja tersebut mengadopsi program “Berkantor di Desa” yang pernah diterapkannya saat menjabat Camat Sentajo Raya.
Konsep serupa kini diterapkan di lingkungan internal Diskominfoss Kuansing atas arahan Kepala Diskominfoss Kuansing, H. Doni Aprialdi.
Ia menjelaskan, terdapat dua target utama dalam penerapan sistem mangkal bergilir tersebut. Pertama, membangun kerja sama tim yang solid di sektor informatika, komunikasi, dan statistik guna mendukung visi pembangunan pemerintah daerah.
Kedua, mempermudah proses pengawasan serta evaluasi capaian kerja setiap bidang secara langsung bersama kepala bidang terkait.
“Dengan turun langsung ke bidang, pengawasan dan evaluasi bisa dilakukan lebih efektif dan cepat,” katanya.
Hevi menilai langkah efisiensi internal tersebut penting dilakukan karena Diskominfoss Kuansing memiliki peran strategis sebagai wali data tingkat kabupaten dalam program Kuansing Satu Data.
Sebagai pengelola data sektoral dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Diskominfoss dituntut menghasilkan data yang valid dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami mengetuk keseriusan dan dukungan penuh dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kuansing agar data yang dihimpun benar-benar akurat. Data yang valid adalah kompas utama bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Hevi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kuansing dan Bappeda atas dukungan serta bimbingan teknis yang diberikan dalam pengembangan program Kuansing Satu Data.
Hevi menargetkan buku induk “Kuansing Dalam Angka” maupun sistem integrasi data daerah dapat diterbitkan secara paripurna pada akhir 2026.
