Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang digelar di Aston Batam Hotel, Kota Batam, Kamis (20/11/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan empat peran strategis Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yakni pencegahan pelanggaran pidana, administrasi maupun pelanggaran perilaku ASN; pelaksanaan pemeriksaan reguler dan khusus secara berjenjang; pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPK, BPKP, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya; serta pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola kepada pimpinan daerah.
Ansar Ahmad juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) melalui sinergi pusat–daerah. Ia menilai peningkatan kapasitas kepala daerah, akuntabilitas, serta transparansi pada setiap tahapan pembangunan menjadi fondasi penting dalam menyukseskan agenda prioritas pemerintah.
Menurut Ansar Ahmad, implementasi kebijakan nasional harus selaras dengan karakteristik geografis Kepulauan Riau yang berciri kepulauan, sehingga memerlukan monitoring konsisten, pelaporan rutin, serta evaluasi disiplin agar hambatan di lapangan dapat diselesaikan secara kolaboratif.
“Dengan pengawasan yang terstruktur dan sinergi yang kuat, pembangunan di Kepulauan Riau diharapkan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ansar Ahmad.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung penuh implementasi kebijakan pengawasan tersebut.
“Momentum Rakorwasda harus menjadi langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menyatakan komitmen pemerintah kota untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengawasan internal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Penguatan peran APIP menjadi kunci memastikan program dan kebijakan berjalan sesuai ketentuan serta memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung penuh sinergi antara APIP, APH, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Raja Ariza.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi perlu terus didorong, terutama dalam pengawasan perizinan, peningkatan efisiensi pelayanan publik, serta percepatan program prioritas nasional.
Pada Rakorwasda tersebut, BPKP juga memaparkan Rencana Pengawasan Tahun 2026 yang mencakup sejumlah program prioritas, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan fasilitas kesehatan, pengentasan tuberkulosis, digitalisasi pendidikan, pembangunan perumahan rakyat, serta penguatan investasi dan kemudahan perizinan.
