Tanjungpinang, Jurnalkota.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi daerah dengan menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari operasi pasar, pasar murah, hingga intervensi harga guna menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat.
Langkah ini ditegaskan setelah Pemko Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar secara hybrid dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, Senin (27/4/2026).
Rapat yang diikuti dari Ruang Rapat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Tanjungpinang itu dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, bersama jajaran kementerian terkait.
Dalam rapat tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri diwakili Kepala Bidang Stabilisasi Harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang, Riyanto, bersama sejumlah perwakilan instansi terkait.
Fokus pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut menitikberatkan pada upaya konkret pengendalian inflasi di daerah, khususnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan kenaikan biaya operasional, termasuk distribusi barang yang dipengaruhi oleh harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya langkah nyata di lapangan dibandingkan sekadar pemaparan teoritis.
“Kita tidak perlu panjang lebar pada teori. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret. Kenaikan harga BBM berdampak langsung pada biaya distribusi dan pada akhirnya memengaruhi harga kebutuhan pokok di seluruh Indonesia,” ujar Tomsi.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, melakukan pemantauan harga secara rutin, serta mengoptimalkan intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Riyanto menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus memperketat pengawasan terhadap pergerakan harga komoditas strategis di pasar tradisional maupun pusat distribusi.
Menurut dia, faktor distribusi masih menjadi salah satu penyebab utama kenaikan harga, terutama untuk komoditas yang dipasok dari luar daerah.
“Faktor distribusi menjadi salah satu pemicu utama kenaikan harga, terutama untuk komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Karena itu, kami fokus pada pengendalian pasokan dan intervensi harga agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” kata Riyanto.
Sebagai langkah konkret dalam waktu dekat, Pemko Tanjungpinang akan menggelar operasi pasar dan pasar murah secara terkoordinasi di sejumlah titik strategis. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk menjaga kelancaran pasokan barang.
Tak hanya itu, pemantauan harga harian juga akan ditingkatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan cepat apabila terjadi lonjakan harga di lapangan. Sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga diperkuat agar pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Pemko Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, menekan laju inflasi daerah, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
